Pembangunan fasilitas uranium Korut yang baru di kompleks Yongbyon kembali menjadi sorotan dunia setelah Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyampaikan kekhawatiran serius. Rezim Kim Jong-un dinilai memperbesar kapasitas pengayaan uranium demi menambah persediaan material senjata nuklir. Bagi pembaca di Pangkalpinang dan wilayah Babel, isu ini relevan karena stabilitas kawasan Asia berdampak pada jalur perdagangan dan diplomasi Indonesia.
Laporan yang dikutip media internasional pada Kamis, 10 September 2026, menyebut bangunan baru di Yongbyon mampu menampung hingga 28 rangkaian sentrifus. Perangkat itu umumnya dipakai untuk menaikkan kadar uranium hingga tingkat yang dapat digunakan dalam hulu ledak. IAEA membandingkan citra satelit masa konstruksi dengan foto media pemerintah yang memperlihatkan kunjungan Kim Jong-un pada awal Juni.
Temuan IAEA di Yongbyon dan perluasan Kangson
Menurut penilaian badan tersebut, bangunan di Yongbyon merupakan fasilitas pengayaan uranium kedua Korea Utara. Inspektur IAEA sudah tidak lagi memiliki akses langsung sejak diusir pada 2009, sehingga pemantauan mengandalkan citra satelit serta sumber terbuka, termasuk publikasi resmi Pyongyang.
Selain Yongbyon, operasi di lokasi pengayaan uranium Kangson yang berada dekat ibu kota juga dilaporkan diperluas. Kombinasi dua situs itu memperkuat indikasi bahwa produksi bahan nuklir tingkat senjata terus berjalan tanpa pengawasan internasional yang memadai.
Klaim Kim Jong-un soal lonjakan produksi
Saat meninjau fasilitas terkait, pemimpin Korea Utara menyatakan kapasitas produksi material nuklir tingkat senjata negaranya telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ia juga menyinggung rencana jangka panjang untuk memperkuat kekuatan nuklir secara jauh lebih besar di masa depan.
Pernyataan itu sejalan dengan pola kebijakan Pyongyang yang menempatkan arsenal nuklir sebagai instrumen utama daya tawar politik dan militer. Langkah teknis di lapangan, seperti penambahan sentrifus, menjadi bukti konkret dari retorika tersebut.
Potensi ratusan kilogram uranium tingkat senjata
Analisis tahun 2025 dari James Martin Center for Nonproliferation Studies di Amerika Serikat, yang dilansir Chosun Daily, memperkirakan 28 rangkaian sentrifus—total sekitar 4.592 unit—bisa menghasilkan kurang lebih 85 kilogram uranium diperkaya tinggi per tahun. Jumlah itu diperkirakan cukup untuk tiga hingga empat hulu ledak nuklir tambahan.
Angka tersebut belum mencakup kontribusi lokasi Kangson maupun fasilitas lain yang mungkin belum teridentifikasi secara penuh. Karena itu, total kapasitas aktual Korea Utara bisa lebih tinggi dari skenario Yongbyon saja.
- Yongbyon: bangunan baru hingga 28 rangkaian sentrifus
- Kangson: perluasan operasi pengayaan dekat Pyongyang
- Perkiraan output: sekitar 85 kg uranium tingkat senjata per tahun di situs baru
- Dampak: potensi tiga sampai empat hulu ledak tambahan tiap tahun
Peringatan Rafael Grossi dan dampak kawasan
Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, dalam pernyataan pekan ini menekankan bahwa operasi berkelanjutan di Kangson dan Yongbyon, ditambah laporan perluasan produksi bahan nuklir tingkat senjata, sangat mengkhawatirkan. Tanpa inspeksi di lapangan, verifikasi niat dan skala program nuklir Korut semakin sulit.
Bagi Indonesia dan negara ASEAN, termasuk masyarakat Babel yang mengikuti dinamika Asia Timur, eskalasi kapasitas nuklir Korut berpotensi memperkeruh keamanan maritim dan rantai pasok regional. Seruan denuklirisasi yang kerap disampaikan negara-negara di kawasan tetap menghadapi hambatan selama Pyongyang memperbesar infrastruktur pengayaan.
Pemantauan satelit dan analisis sumber terbuka kini menjadi andalan komunitas internasional, namun tidak menggantikan mekanisme verifikasi resmi. Selama akses inspektur tertutup, ketidakpastian soal jumlah hulu ledak dan stok bahan fisil akan terus memicu ketegangan diplomasi.
Pada akhirnya, penambahan fasilitas uranium di Yongbyon menegaskan bahwa program nuklir Korea Utara masih bergerak ke arah ekspansi, bukan pengekangan. Respons kolektif lewat saluran multilateral dan tekanan diplomatik tetap diperlukan agar risiko proliferasi tidak makin sulit dikendalikan.
Sumber: Sindo News.