Upaya memperkuat mata uang lokal kembali menjadi sorotan setelah delegasi Indonesia menyampaikan posisi strategis di pertemuan pejabat keuangan BRICS di India. Bagi pembaca di Pangkalpinang dan wilayah Babel, isu ini relevan karena kestabilan nilai tukar serta kelancaran pembayaran internasional memengaruhi harga barang impor, biaya logistik, dan daya beli masyarakat daerah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya transaksi dalam mata uang masing-masing negara anggota serta penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Pernyataan itu disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS ke-2 yang digelar 9–10 September 2026 di Mumbai. Delegasi Indonesia dipimpin Destry bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
Komitmen ketahanan di tengah risiko global
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS menyepakati komitmen memperkuat ketahanan ekonomi serta stabilitas keuangan. Forum tersebut membahas sejumlah tema, mulai dari resiliensi ekonomi, transformasi digital dan kecerdasan buatan, hingga keamanan siber dan keuangan berkelanjutan.
Indonesia memandang tantangan global dapat diubah menjadi peluang membangun resiliensi bersama melalui kerja sama yang konkret. Pendekatan itu, menurut Destry, tetap harus menyesuaikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional setiap negara agar tidak bersifat seragam secara kaku.
Pembayaran lintas negara dan perluasan QR
Salah satu fokus yang diangkat Indonesia adalah perluasan integrasi pembayaran berbasis QR antarnegara. Langkah ini diarahkan untuk memperdalam konektivitas ekonomi dan keuangan di antara anggota BRICS, sehingga pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalur settlement tradisional.
Penguatan jaringan pembayaran lintas batas dinilai dapat mempercepat transaksi, menekan biaya, dan memberi ruang lebih besar bagi penggunaan mata uang lokal. Bagi kawasan kepulauan seperti Bangka Belitung yang mengandalkan perdagangan dan pasokan dari luar daerah, efisiensi sistem pembayaran internasional pada jangka panjang berpotensi menekan ketidakpastian biaya.
Reformasi arsitektur keuangan dan suara negara berkembang
Di samping isu teknis pembayaran, Indonesia menekankan reformasi arsitektur keuangan global, termasuk tata kelola Dana Moneter Internasional. Representasi dan hak suara negara berkembang diharapkan diperkuat agar kebijakan global lebih mencerminkan keragaman kondisi ekonomi anggota.
Destry menilai perbedaan karakteristik dan tahapan pembangunan di tubuh BRICS justru bisa menjadi modal kemitraan yang saling melengkapi. Kerja sama yang memberi nilai tambah, bukan sekadar deklarasi, menjadi arah yang diinginkan delegasi Indonesia.
Implikasi bagi stabilitas dan pembaca daerah
Ketidakpastian ekonomi dunia sering berimbas pada volatilitas nilai tukar dan harga komoditas. Inisiatif memperluas pemakaian mata uang lokal serta menata ulang konektivitas pembayaran merupakan bagian dari upaya menjaga ruang manuver kebijakan di level nasional.
Meskipun keputusan forum berlangsung di Mumbai, arah kebijakan bank sentral dan kerja sama multilateral tetap menjadi rujukan pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah daerah dalam merencanakan pembiayaan serta perdagangan. Informasi resmi dari pertemuan 9–10 September 2026 itu dikutip pada Minggu, 13 September 2026.
Secara keseluruhan, posisi Indonesia di BRICS FMCBG menegaskan dua jalur paralel: memperdalam kerja sama pembayaran dan mata uang lokal di internal blok, serta mendorong tata kelola keuangan global yang lebih inklusif bagi negara berkembang. Keduanya dikaitkan langsung dengan tujuan menjaga ketahanan keuangan menghadapi risiko yang masih membayangi perekonomian dunia.
Sumber: Sindo News.