Upaya peningkatan IPM desa kembali digarisbawahi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat memberi pengarahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja di Desa Cijeler, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026) sore. Ia menegaskan Indeks Pembangunan Manusia bukan semata urusan provinsi maupun kabupaten/kota, melainkan membutuhkan aksi nyata pemerintahan paling dekat dengan warga. Bagi pembaca di Pangkalpinang dan wilayah Babel, pola kerja berbasis data hingga tingkat desa ini menjadi catatan penting tentang bagaimana layanan publik bisa lebih tepat sasaran.
Herman menekankan bahwa persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan hanya bisa ditekan bila perangkat desa turun tangan secara terukur. Pendekatan yang ia tawarkan bukan slogan, melainkan pemetaan warga secara rinci lalu diikuti intervensi sesuai kebutuhan lapangan.
Tanggung jawab desa dalam menaikkan kualitas hidup
Menurut Herman, kepala desa dan perangkatnya memegang posisi strategis karena mengenal langsung kondisi masyarakat. Tanpa keterlibatan mereka, program sektoral di atas kertas sulit menyentuh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan. Ia mencontohkan penanganan Anak Tidak Sekolah atau ATS yang menuntut pengetahuan detail siapa saja yang belum mengenyam pendidikan formal.
“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu, Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi SADA Jabar,” ujarnya. Target yang ia sampaikan tegas: anak usia 6–12 tahun tidak boleh ada yang putus sekolah. Bila hambatannya seragam, sepatu, atau buku, pemerintah desa diminta memikirkan solusi praktis bersama pihak terkait.
SADA Jabar sebagai tulang punggung data warga
Untuk menopang kerja lapangan itu, Pemprov Jabar mengandalkan aplikasi Satu Data Jawa Barat atau SADA Jabar. Platform ini menggabungkan data pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, serta sosial kependudukan. Integrasinya sudah tersambung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data pembangunan daerah.
Dengan pemetaan berbasis nomor induk kependudukan, profil warga dapat dibaca by name by address. Pemerintah desa lalu memakai peta tersebut sebagai dasar intervensi, sehingga bantuan dan pendampingan tidak lagi bersifat serampangan. Camat pun diminta memastikan perangkat desa mendapat dukungan teknis agar aplikasi benar-benar dipakai, bukan hanya terpasang.
Contoh aksi: stunting, TBC, dan pengangguran
Herman memaparkan sejumlah contoh konkret. Pada isu stunting, kepala desa dapat memantau ibu hamil. Keluarga mampu digandeng lewat edukasi gizi; keluarga yang kesulitan dihubungkan agar mendapat dukungan telur, susu, atau vitamin. Pada penanganan TBC, desa diminta memastikan pasien menuntaskan obat hingga sembuh dengan koordinasi puskesmas setempat.
Soal pengangguran, ia mengingatkan data warga yang belum bekerja harus tersedia lengkap. “By name by address harus tertangani,” katanya. Hanya dengan cara itu pelatihan, penyaluran lowongan, atau program padat karya bisa diarahkan tepat ke orang yang membutuhkan.
- Pendidikan: tekan ATS usia 6–12 tahun
- Kesehatan: pantau gizi ibu hamil dan kepatuhan pengobatan TBC
- Ketenagakerjaan: petakan penganggur per nama dan alamat
- Kemiskinan: samakan data desa dengan DTSEN dan SADA Jabar
Peran camat dan dampak pada IPM daerah
Selain mendorong kuwu atau kepala desa, Herman meminta camat aktif memantau perkembangan penanganan di setiap desa. Melalui SADA Jabar, camat dapat melihat data sektoral wilayahnya sekaligus menilai apakah intervensi sudah berjalan. Pola ini diharapkan menekan angka persoalan sosial secara bertahap.
“Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun, dengan begitu diharapkan IPM akan naik,” harap Herman. Ia menekankan bahwa kenaikan indeks tersebut adalah buah dari kerja kolektif berlapis—dari desa hingga provinsi—bukan hasil satu instansi saja.
Bagi daerah lain di Indonesia, termasuk provinsi kepulauan seperti Kepulauan Bangka Belitung, pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya data tunggal yang dipakai bersama hingga level desa. Tanpa mengada-ada perbandingan angka, semangat ketepatan sasaran dan kolaborasi lintas jenjang pemerintahan tetap relevan untuk memperkuat layanan publik di mana pun, termasuk di Pangkalpinang.
Pada akhirnya, arahan di Sumedang itu menegaskan satu hal: IPM naik bila setiap warga yang bermasalah teridentifikasi dan ditangani. Desa yang aktif, camat yang mengawal, serta aplikasi data yang terisi rapi menjadi tiga kunci yang saling mengunci.
Sumber: Republika.