Program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi sorotan setelah laporan dugaan keracunan pangan muncul berulang di beberapa wilayah. Isu keamanan pangan MBG ini penting diikuti masyarakat Babel, termasuk orang tua di Pangkalpinang, agar standar layanan gizi anak tetap terjamin. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Badan Gizi Nasional perlu menata ulang sistem pengawasan secara menyeluruh, bukan hanya menangani kejadian per satuan layanan.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, pola kasus yang muncul di banyak titik menunjukkan persoalan fundamental. Ia meminta evaluasi tidak berhenti pada satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, melainkan menelaah rantai pengendalian dari hulu ke hilir agar risiko serupa tidak terus berulang.
Pola kejadian di sejumlah daerah
Dalam keterangan yang disampaikan Rabu, 9 September 2026, Edy menyoroti laporan dugaan keracunan terkait MBG yang muncul dalam beberapa hari terakhir. Wilayah yang disebut meliputi Sidoarjo, Rembang, Agam, Bener Meriah, dan Tana Toraja. Menurutnya, frekuensi dan sebaran lokasi membuat isu ini tak lagi layak dipandang sebagai insiden terpisah.
Di Rembang, sebanyak 777 murid dan guru SMAN 1 Lasem dilaporkan mengalami gejala yang diduga berhubungan dengan keracunan makanan. Kasus serupa juga tercatat di MAN 2 Rembang, dengan sekitar 200 siswa serta tujuh guru mengalami keluhan seperti muntah dan diare. Angka tersebut menjadi sinyal kuat perlunya penertiban prosedur di lapangan.
Desakan evaluasi sistem BGN
Edy menilai BGN harus memastikan standar keamanan pangan diterapkan ketat dan seragam di seluruh SPPG. Pengawasan yang baru bergerak setelah ada korban dinilai terlambat. Ia mendorong pendekatan preventif agar setiap tahap layanan MBG memiliki kendali mutu yang dapat diverifikasi.
Dalam pandangannya, kelemahan pada sistem pengawasan dan pengendalian perlu diurai secara jujur. Jika celah berada pada prosedur, pelatihan petugas, atau rantai distribusi, perbaikan harus dilakukan terstruktur agar kepercayaan publik terhadap program gizi nasional tidak terkikis.
Pengawasan dari bahan baku hingga konsumsi
Anggota Komisi IX itu merinci rentang pengawasan yang ideal: penerimaan bahan baku, proses pengolahan dan memasak, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga saat makanan dikonsumsi penerima manfaat. Setiap mata rantai dinilai krusial karena kelalaian di satu titik dapat berdampak luas pada siswa dan tenaga pendidik.
Ia menegaskan konsistensi penerapan standar di seluruh satuan layanan. Tanpa kontrol berjenjang yang sama ketatnya, risiko kejadian berulang tetap terbuka meski respons darurat di satu lokasi sudah dilakukan. Pendekatan menyeluruh dinilai lebih efektif daripada penanganan sporadis.
- Pemeriksaan kualitas bahan baku sebelum diolah
- Disiplin kebersihan dan suhu pada tahap memasak serta penyimpanan
- Pengemasan dan distribusi yang menjaga keamanan pangan
- Pemantauan hingga makanan diterima siswa
Arti penting bagi pemantauan di daerah
Bagi pembaca di Kepulauan Bangka Belitung, sorotan nasional ini menjadi pengingat agar pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah lokal tetap diawasi bersama. Orang tua, sekolah, dan dinas terkait dapat memperkuat komunikasi jika muncul keluhan kesehatan setelah konsumsi makanan program, tanpa menunggu isu membesar.
Transparansi pelaporan dan audit berkala di satuan layanan dinilai membantu mencegah celah operasional. Dukungan publik terhadap program gizi tetap relevan selama jaminan keamanan pangan dijaga setara dengan target cakupan penerima manfaat.
Pada akhirnya, desakan Edy Wuryanto menempatkan BGN pada posisi untuk membenahi fondasi pengawasan MBG. Perbaikan sistemik diharapkan menekan risiko keracunan berulang dan menjaga tujuan utama program: asupan bergizi yang aman bagi anak didik di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Babel.
Sumber: Sindo News.